Undang-Undang Cipta Kerja Bab Ketenagakerjaan yang Kontroversial!

Undang-Undang Cipta Kerja tetap disahkan meskipun mendapat penolakan keras dari berbagai macam kalangan saat rapat paripurna DPR RI pada Senin malam (5/10/2020).

Tidak hanya dari masyarakat sipil, pengesahan UU Cipta Kerja pun diwarnai penolakan oleh dua dari sembilan Fraksi partai yang setuju terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yakni, Fraksi Partai Demokrat dan PKS.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law sangat diperlukan dan sangat bermanfaat bagi masyarakat maupun pemerintah.

“Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi dan pemangkasan regulasi. Untuk itu, diperlukan Undang-Undang Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapatin tujuan dan penciptaan lapangan pekerjaan,” Pangkas Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan UU tersebut dipakai sebagai penyederhanaan dan instrumen serta meningkatkan efektivitas birokrasi.

Namun, sobat dalam kenyataan nya ada beberapa bagian dalam UU Cipta Kerja tersebut yang menurut sebagian besar orang bermasalah dan kontroversial. Berikut sejumlah poin pasal krusial Bab Ketenagakerjaan yang dirangkum trendingbg:

UU Cipta Kerja Pasal 88

Pasal 88 Ayat (3) hanya terdapat tujuh dari sebelas kebijakan pengupahan dalam UU Ketenagakerjaan, yakni:

– Struktur dan skala upah

– Upah kerja lembur

– Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu

– Upah minimum

– Bentuk dan cara pembayaran upah

– Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah

– Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya

Dan berikut beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan, antara lain:

– Upah karna menjalankan hak waktu istirahat kerjanya

– Upah untuk pembayaran pesangon

– Upah untuk perhitungan pajak penghasilan

Kemudian dalam Pasal 88 Ayat (4) menyatakan, “ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

UU cipta kerja Pasal 79

Pasal 79 Ayat (2) huruf (b) mengatakan pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan. Hal ini tentu nya membuat para pekerja merasa hak nya di ‘kebiri’ karna sebelumnya dalam UU Ketenagakerjaan, hak pekerja itu mendapatkan hari libur sebanyak dua hari dalam satu pekan.

Selain itu, dalam Pasal 79 Ayat (3) hanya mengatur cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

Pasal 79 UU Cipta Kerja juga menghapuskan kewajiban bagi perusahaan memberikan istirahat panjang dua blan bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja enam tahun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *